Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara LBH Law Justice dengan PN Semarang

KOTA SEMARANG- Diruang Command Center Pengadilan Negeri Semarang telah dilaksanakan penandatanganan MOU, perjanjian kerjasama antara Pos Pelayanan Hukum (Posbakum) LBH Law Justice Semarang dengan Pengadilan Negeri Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa, (23/01/2024), pukul 09.30 WIB.

Diketahui acara dilanjutkan dengan Penandatanganan Pakta Integritas. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Semarang Dr. Frida Ariyani. S.H., M.Hum, Hakim Pengawas Posyankum, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Direktur LBH L&J Semarang Rizka Abdurrahman, S.H., M.H., C.Med, CLMC, CCA beserta Tim.

Baca juga: Di Jawa Tengah Sebanyak 417 Narapidana Dapat Remisi Natal

Dalam kesempatan, Ketua Pengadilan Negeri Semarang Dr. Frida Ariyani. S.H., M.Hum berpesan agar LBH L & J Semarang senantiasa profesional dan menerapkan SMAP dan menjalankan peraturan serta berkenaan dengan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu.

Baca juga: Rutan Salatiga Usulkan 9 Warga Binaan Jalani Asimilasi Rumah

"Adanya MOU ini, LBH L & J senantiasan profesional dan menerapkan SMAP dan menjalankan peraturan serta berkenaan dengan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu, " pesan Dr. Frida Ariyani, Ketua Pengadilan Negeri Semarang itu.

Kepada awak media Direktur LBH L&J Semarang Rizka Abdurrahman, S.H., M.H., C.Med, CLMC, CCA mengatakan, peranan Posbankum sangat penting dalam menunjang pelayanan yang prima bagi para pencari keadilan mengingat jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Semarang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Baca juga: Lakukan Pengawasan dan Pengamatan, Pengadilan Negeri Cilacap Sambangi Lapas Cilacap

"Sehingga implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum bisa benar-benar bermanfaat dan bisa di manfaatkan dengan baik oleh masyarakat Kota Semarang, " terang Rizka

Lanjut Rizka mengungkapkan, sebagian masyarakat Kota Semarang yang awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural.

Baca juga: Jaksa Agung RI Akan Tindak Tegas Kajati, Kajari yang Cari Proyek di Pemerintahan

Rizka juga menjelaskan dalam tahapan litigasi maupun non litigasi, semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.

Baca juga: Kemenkumham Jateng Turun Ke Lapangan Terkait Sengketa Tanah di Surakarta

Ia menambahkan persamaan di hadapan hukum harus disertai pula dengan persamaan perlakuan (equal treatment), salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat khususnya Kota Semarang.

"Inilah bentuk kemitraan kami LBH Law Justice dengan Pengadilan Negeri Semarang dalam membantu masyarakat, " pungkas Rizka Abdurahman.

Editor      : JIS Agung 

Sumber   : Andi